Ancaman Cyber Crime dan Aplikasi Jasa Digital: Ketika Teknologi Mengancam Kehidupan Masyarakat Sulawesi Barat
B
Bidang Infokom
Basri | Bidang Infokom
10 August 2026
•
Dibaca 93 kali
Oleh: Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi HMI Badko Sulawesi Barat
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas yang dahulu membutuhkan proses panjang kini dapat dilakukan hanya melalui telepon pintar. Transportasi, pembayaran, perdagangan, komunikasi hingga layanan publik telah masuk ke dalam ekosistem digital.
Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat persoalan yang tidak boleh kita abaikan: ancaman kejahatan siber (cyber crime), ketimpangan informasi, serta praktik bisnis digital yang belum sepenuhnya transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Sulawesi Barat tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi. Masyarakat Sulawesi Barat harus menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, terlindungi dan memiliki posisi tawar.
Teknologi Harus Memudahkan, Bukan Mengeksploitasi
Aplikasi jasa digital, termasuk aplikasi transportasi daring (ojek online), pada dasarnya hadir untuk memberikan kemudahan. Masyarakat mendapatkan akses transportasi yang cepat, sementara pengemudi mendapatkan peluang memperoleh penghasilan.
Tetapi kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah hubungan antara platform digital, mitra pengemudi dan konsumen sudah berlangsung secara adil dan transparan?
Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah transparansi potongan biaya yang dibebankan kepada pengemudi.
Driver sebagai mitra yang berada di lapangan menghadapi berbagai biaya: bahan bakar, perawatan kendaraan, cicilan kendaraan, pulsa dan internet, risiko kecelakaan, waktu kerja, hingga biaya hidup keluarga.
Karena itu, ketika sebuah aplikasi mengambil sejumlah persentase dari setiap transaksi, driver berhak mengetahui secara jelas:
Berapa nilai transaksi yang dibayar konsumen?
Berapa bagian yang diterima driver?
Berapa biaya atau komisi yang dipotong platform?
Apa saja jenis biaya yang dikenakan?
Apakah terdapat biaya tambahan lainnya?
Bagaimana perubahan skema tarif dan potongan diberlakukan?
Transparansi bukanlah bentuk kemurahan hati perusahaan. Transparansi adalah bagian dari keadilan dalam ekosistem ekonomi digital.
Jangan sampai teknologi yang seharusnya membuka peluang ekonomi justru menciptakan bentuk baru ketimpangan ekonomi.
Ancaman Cyber Crime Tidak Hanya Berupa Peretasan
Ketika berbicara mengenai cyber crime, masyarakat sering membayangkan peretasan akun, pencurian password atau penipuan melalui internet.
Padahal ancaman digital jauh lebih luas.
Masyarakat dapat menghadapi pencurian data pribadi, penipuan digital, phishing, manipulasi transaksi, penyalahgunaan identitas, pembajakan akun, kebocoran data hingga berbagai bentuk rekayasa sosial.
Dalam ekosistem aplikasi jasa, terdapat data yang sangat bernilai: nama, nomor telepon, lokasi, riwayat perjalanan, transaksi dan informasi perangkat pengguna.
Pertanyaannya kemudian:
Seberapa kuat masyarakat dilindungi ketika data tersebut dikumpulkan, diproses dan disimpan oleh platform digital?
Masyarakat tidak boleh hanya diberikan tombol "Saya Setuju" terhadap syarat dan ketentuan yang panjang, sementara mereka tidak benar-benar memahami bagaimana data mereka digunakan.
Literasi digital harus bergerak dari sekadar mengajarkan masyarakat menggunakan aplikasi menjadi kemampuan untuk memahami hak, risiko dan konsekuensi penggunaan teknologi.
Driver Jangan Hanya Dipandang Sebagai "Mitra"
Dalam ekonomi platform, istilah "mitra" sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.
Namun, penggunaan istilah tersebut harus diikuti dengan praktik yang benar-benar adil.
Jika algoritma menentukan tarif, sistem menentukan prioritas order, platform menentukan mekanisme insentif dan perusahaan menentukan potongan, maka perlu ada ruang bagi driver untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut bekerja.
Driver tidak boleh menjadi pihak yang hanya menerima keputusan algoritma.
Algoritma tidak boleh menjadi "kotak hitam" yang menentukan nasib ekonomi manusia tanpa transparansi.
Kita membutuhkan ekosistem digital yang menjadikan teknologi sebagai alat pemberdayaan, bukan alat eksploitasi.
Pemerintah Sulawesi Barat Harus Hadir
Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan transformasi digital berjalan sehat.
Pemerintah Sulawesi Barat perlu membangun mekanisme pengawasan dan pengaduan terhadap layanan digital yang beroperasi di wilayah Sulawesi Barat, khususnya layanan yang menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat secara langsung.
Pemerintah juga perlu mendorong:
Transparansi tarif dan potongan bagi driver.
Perlindungan data pribadi masyarakat.
Saluran pengaduan yang mudah diakses.
Literasi digital bagi masyarakat dan pekerja sektor platform.
Edukasi mengenai keamanan transaksi digital.
Pengawasan terhadap praktik bisnis digital yang merugikan masyarakat.
Kolaborasi dengan akademisi, organisasi mahasiswa, komunitas digital dan masyarakat sipil.
Sulawesi Barat membutuhkan kebijakan digital yang tidak hanya berbicara tentang pembangunan jaringan internet dan digitalisasi layanan, tetapi juga tentang keadilan, keamanan dan perlindungan masyarakat di ruang digital.
HMI Harus Mengawal Transformasi Digital
Sebagai organisasi mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki tanggung jawab moral untuk membaca perubahan zaman.
Perjuangan mahasiswa hari ini tidak hanya berada di jalan raya atau ruang-ruang diskusi. Pertarungan gagasan juga berlangsung di ruang digital.
HMI Badko Sulawesi Barat harus mampu mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mengawal transformasi digital agar tetap berpihak kepada manusia.
Kita harus mendorong lahirnya masyarakat digital yang berdaulat, bukan masyarakat yang sepenuhnya bergantung kepada platform.
Kader HMI harus memiliki kemampuan membaca teknologi, memahami data, mengerti keamanan siber dan mampu mengkritisi model bisnis digital.
Jangan sampai kita memiliki generasi yang mahir menggunakan aplikasi tetapi tidak memahami bagaimana aplikasi tersebut bekerja dan bagaimana kepentingan ekonomi di baliknya.
Jangan Anti-Teknologi, Tetapi Jangan Juga Menjadi Budak Teknologi
Kritik terhadap aplikasi digital bukan berarti kita anti terhadap teknologi.
Sebaliknya, kita justru ingin teknologi berkembang secara sehat.
Kita membutuhkan aplikasi transportasi daring. Kita membutuhkan layanan pembayaran digital. Kita membutuhkan perdagangan elektronik. Kita membutuhkan inovasi teknologi.
Tetapi semua itu harus dibangun di atas prinsip:
transparansi, keamanan, keadilan, akuntabilitas dan perlindungan masyarakat.
Teknologi seharusnya memperpendek jarak antara masyarakat dan kesempatan ekonomi, bukan memperlebar kesenjangan.
Platform digital seharusnya menjadi jembatan antara konsumen dan pekerja, bukan menjadi sistem yang membuat salah satu pihak memiliki seluruh kendali.
Penutup: Sulawesi Barat Harus Melek Digital dan Berdaulat Digital
Era digital tidak dapat kita hindari. Yang dapat kita lakukan adalah memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Barat tidak menjadi korban dari perkembangan teknologi.
Kita membutuhkan masyarakat yang melek digital, pemerintah yang responsif, perusahaan teknologi yang transparan, serta generasi muda yang kritis terhadap perkembangan teknologi.
Jangan sampai kemudahan satu klik membuat kita kehilangan kendali atas data, pekerjaan dan kehidupan ekonomi kita sendiri.
Teknologi harus bekerja untuk manusia, bukan manusia yang bekerja tanpa batas untuk algoritma.
Karena itu, sudah saatnya Sulawesi Barat membangun ekosistem digital yang tidak hanya cepat dan modern, tetapi juga adil, aman, transparan dan berkeadaban.
Sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi HMI Badko Sulawesi Barat, saya berpandangan bahwa transformasi digital harus dikawal bersama. Pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, mahasiswa, pekerja platform dan masyarakat harus duduk bersama untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar menghadirkan kesejahteraan.
Digitalisasi tanpa perlindungan akan melahirkan kerentanan.
Teknologi tanpa transparansi akan melahirkan ketimpangan.
Dan kemajuan tanpa keadilan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya.
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas yang dahulu membutuhkan proses panjang kini dapat dilakukan hanya melalui telepon pintar. Transportasi, pembayaran, perdagangan, komunikasi hingga layanan publik telah masuk ke dalam ekosistem digital.
Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat persoalan yang tidak boleh kita abaikan: ancaman kejahatan siber (cyber crime), ketimpangan informasi, serta praktik bisnis digital yang belum sepenuhnya transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Sulawesi Barat tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi. Masyarakat Sulawesi Barat harus menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, terlindungi dan memiliki posisi tawar.
Teknologi Harus Memudahkan, Bukan Mengeksploitasi
Aplikasi jasa digital, termasuk aplikasi transportasi daring (ojek online), pada dasarnya hadir untuk memberikan kemudahan. Masyarakat mendapatkan akses transportasi yang cepat, sementara pengemudi mendapatkan peluang memperoleh penghasilan.
Tetapi kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah hubungan antara platform digital, mitra pengemudi dan konsumen sudah berlangsung secara adil dan transparan?
Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah transparansi potongan biaya yang dibebankan kepada pengemudi.
Driver sebagai mitra yang berada di lapangan menghadapi berbagai biaya: bahan bakar, perawatan kendaraan, cicilan kendaraan, pulsa dan internet, risiko kecelakaan, waktu kerja, hingga biaya hidup keluarga.
Karena itu, ketika sebuah aplikasi mengambil sejumlah persentase dari setiap transaksi, driver berhak mengetahui secara jelas:
Berapa nilai transaksi yang dibayar konsumen?
Berapa bagian yang diterima driver?
Berapa biaya atau komisi yang dipotong platform?
Apa saja jenis biaya yang dikenakan?
Apakah terdapat biaya tambahan lainnya?
Bagaimana perubahan skema tarif dan potongan diberlakukan?
Transparansi bukanlah bentuk kemurahan hati perusahaan. Transparansi adalah bagian dari keadilan dalam ekosistem ekonomi digital.
Jangan sampai teknologi yang seharusnya membuka peluang ekonomi justru menciptakan bentuk baru ketimpangan ekonomi.
Ancaman Cyber Crime Tidak Hanya Berupa Peretasan
Ketika berbicara mengenai cyber crime, masyarakat sering membayangkan peretasan akun, pencurian password atau penipuan melalui internet.
Padahal ancaman digital jauh lebih luas.
Masyarakat dapat menghadapi pencurian data pribadi, penipuan digital, phishing, manipulasi transaksi, penyalahgunaan identitas, pembajakan akun, kebocoran data hingga berbagai bentuk rekayasa sosial.
Dalam ekosistem aplikasi jasa, terdapat data yang sangat bernilai: nama, nomor telepon, lokasi, riwayat perjalanan, transaksi dan informasi perangkat pengguna.
Pertanyaannya kemudian:
Seberapa kuat masyarakat dilindungi ketika data tersebut dikumpulkan, diproses dan disimpan oleh platform digital?
Masyarakat tidak boleh hanya diberikan tombol "Saya Setuju" terhadap syarat dan ketentuan yang panjang, sementara mereka tidak benar-benar memahami bagaimana data mereka digunakan.
Literasi digital harus bergerak dari sekadar mengajarkan masyarakat menggunakan aplikasi menjadi kemampuan untuk memahami hak, risiko dan konsekuensi penggunaan teknologi.
Driver Jangan Hanya Dipandang Sebagai "Mitra"
Dalam ekonomi platform, istilah "mitra" sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.
Namun, penggunaan istilah tersebut harus diikuti dengan praktik yang benar-benar adil.
Jika algoritma menentukan tarif, sistem menentukan prioritas order, platform menentukan mekanisme insentif dan perusahaan menentukan potongan, maka perlu ada ruang bagi driver untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut bekerja.
Driver tidak boleh menjadi pihak yang hanya menerima keputusan algoritma.
Algoritma tidak boleh menjadi "kotak hitam" yang menentukan nasib ekonomi manusia tanpa transparansi.
Kita membutuhkan ekosistem digital yang menjadikan teknologi sebagai alat pemberdayaan, bukan alat eksploitasi.
Pemerintah Sulawesi Barat Harus Hadir
Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan transformasi digital berjalan sehat.
Pemerintah Sulawesi Barat perlu membangun mekanisme pengawasan dan pengaduan terhadap layanan digital yang beroperasi di wilayah Sulawesi Barat, khususnya layanan yang menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat secara langsung.
Pemerintah juga perlu mendorong:
Transparansi tarif dan potongan bagi driver.
Perlindungan data pribadi masyarakat.
Saluran pengaduan yang mudah diakses.
Literasi digital bagi masyarakat dan pekerja sektor platform.
Edukasi mengenai keamanan transaksi digital.
Pengawasan terhadap praktik bisnis digital yang merugikan masyarakat.
Kolaborasi dengan akademisi, organisasi mahasiswa, komunitas digital dan masyarakat sipil.
Sulawesi Barat membutuhkan kebijakan digital yang tidak hanya berbicara tentang pembangunan jaringan internet dan digitalisasi layanan, tetapi juga tentang keadilan, keamanan dan perlindungan masyarakat di ruang digital.
HMI Harus Mengawal Transformasi Digital
Sebagai organisasi mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki tanggung jawab moral untuk membaca perubahan zaman.
Perjuangan mahasiswa hari ini tidak hanya berada di jalan raya atau ruang-ruang diskusi. Pertarungan gagasan juga berlangsung di ruang digital.
HMI Badko Sulawesi Barat harus mampu mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mengawal transformasi digital agar tetap berpihak kepada manusia.
Kita harus mendorong lahirnya masyarakat digital yang berdaulat, bukan masyarakat yang sepenuhnya bergantung kepada platform.
Kader HMI harus memiliki kemampuan membaca teknologi, memahami data, mengerti keamanan siber dan mampu mengkritisi model bisnis digital.
Jangan sampai kita memiliki generasi yang mahir menggunakan aplikasi tetapi tidak memahami bagaimana aplikasi tersebut bekerja dan bagaimana kepentingan ekonomi di baliknya.
Jangan Anti-Teknologi, Tetapi Jangan Juga Menjadi Budak Teknologi
Kritik terhadap aplikasi digital bukan berarti kita anti terhadap teknologi.
Sebaliknya, kita justru ingin teknologi berkembang secara sehat.
Kita membutuhkan aplikasi transportasi daring. Kita membutuhkan layanan pembayaran digital. Kita membutuhkan perdagangan elektronik. Kita membutuhkan inovasi teknologi.
Tetapi semua itu harus dibangun di atas prinsip:
transparansi, keamanan, keadilan, akuntabilitas dan perlindungan masyarakat.
Teknologi seharusnya memperpendek jarak antara masyarakat dan kesempatan ekonomi, bukan memperlebar kesenjangan.
Platform digital seharusnya menjadi jembatan antara konsumen dan pekerja, bukan menjadi sistem yang membuat salah satu pihak memiliki seluruh kendali.
Penutup: Sulawesi Barat Harus Melek Digital dan Berdaulat Digital
Era digital tidak dapat kita hindari. Yang dapat kita lakukan adalah memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Barat tidak menjadi korban dari perkembangan teknologi.
Kita membutuhkan masyarakat yang melek digital, pemerintah yang responsif, perusahaan teknologi yang transparan, serta generasi muda yang kritis terhadap perkembangan teknologi.
Jangan sampai kemudahan satu klik membuat kita kehilangan kendali atas data, pekerjaan dan kehidupan ekonomi kita sendiri.
Teknologi harus bekerja untuk manusia, bukan manusia yang bekerja tanpa batas untuk algoritma.
Karena itu, sudah saatnya Sulawesi Barat membangun ekosistem digital yang tidak hanya cepat dan modern, tetapi juga adil, aman, transparan dan berkeadaban.
Sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi HMI Badko Sulawesi Barat, saya berpandangan bahwa transformasi digital harus dikawal bersama. Pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, mahasiswa, pekerja platform dan masyarakat harus duduk bersama untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar menghadirkan kesejahteraan.
Digitalisasi tanpa perlindungan akan melahirkan kerentanan.
Teknologi tanpa transparansi akan melahirkan ketimpangan.
Dan kemajuan tanpa keadilan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya.